CSR dan Hak Asasi Manusia



Seminar Reguler yang digelar Program MM-Sustainability Universitas Trisakti pada 28 April 2016 di Menara Batavia, Jakarta, mendatangkan Radu Mares, seorang pembicara internasional dari Swedia. Ia seorang doktor di bidang hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lund, Swedia. Saat ini Mares bekerja sebagai peneliti senior di Raoul Wallenberg Institute of Human Rights, Swedia, dengan spesialisasi di bidang bisnis dan hak asasi manusia (HAM). Mares telah melakukan penelitian-penelitian di bidang CSR dan hak asasi manusia dalam konteks UN Guiding Principles.

Menurut Mares, sejak tahun 1970-an PBB telah memperhatikan perilaku perusahaan multinasional dari negara maju yang beroperasi di negara-negara berkembang. Perusahaan multinasional ini memiliki pengaruh yang sangat kuat di negara-negara berkembang, termasuk dalam kaitannya dengan pelanggaran HAM.

Selama bertahun-tahun kemudian PBB berusaha meregulasi hal-hal yang bekaitan dengan HAM, namun belum menunjukkan kemajuan berarti. “Baru pada tahun 2011 negara-negara anggota PBB bersedia menerima instrumen The UN Guiding Principles on Business and Human Rights,” papar Mares.

The UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) merupakan pedoman global untuk mencegah dan menangani risiko dampak buruk terhadap HAM terkait aktivitas bisnis. UNGPs ini mencakup tiga pilar utama yang menggaris bawahi bagaimana negara dan pelaku bisnis seharusnya menerapkan HAM.


Pada intinya UNGPs menyatakan bahwa melindungi HAM adalah tugas negara, menghormati HAM adalah tanggung jawab perusahaan, dan perlunya akses bagi korban pelanggaran HAM terkait bisnis untuk mendapatkan perlakuan yang baik. UNGPs saat ini telah mendapat dukungan dari berbagai negara, organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta.

Pilar pertama dari UNGPs yang menyebutkan bahwa melindungi HAM adalah tugas negara, seakan menegaskan kembali kewajiban negara dalam hukum HAM internasional seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal HAM tahun 1948. Negara dapat menjalankan tugas ini melalui kebijakan, peraturan dan penegakan hukum.

Sedangkan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM menunjukkan bahwa perilaku bisnis tidak boleh melanggar HAM dan harus menyelesaikan dampak negatif yang ditimbulkannya. Ini merupakan pilar kedua.

Sementara itu pilar ketiga mengenai akses bagi korban pelanggaran HAM untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Akses ini harus disediakan oleh negara, misalnya dalam bentuk peraturan dan peradilan. Di sisi lain, perusahaan berkewajiban mencegah terjadinya pelanggaran HAM oleh perusahaan.

“HAM seluruh masyarakat dapat terdampak oleh operasional bisnis. Karena itu UNGPs ini merupakan dokumen yang sangat penting, dan perusahaan-perusahaan sekarang menanggapi secara positif guiding principles ini,”

tegas Mares.

1 view

contact us

MM-Sustainability Trisakti University

Menara Batavia 2nd Floor

Jl. K. H. Mas Mansyur Kav. 126

Central Jakarta, 10220

Indonesia

P. 021-57 930 117 / 57 930 241

F. 021-57 930 117

E. info@mmsustainability.ac.id

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube

© 2023 by Lee Phan. Proudly created with Wix.com