Diskusi REDD+

Silang pendapat mengenai seberapa penting REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) bagi Indonesia masih terus terjadi. Para pelaku usaha di bidang pertambangan dan kehutanan pun kerap kali masih mempertanyakan dampak kebijakan REDD+ yang diterapkan Indonesia terhadap kelangsungan usaha mereka. Setidaknya itulah sebagian poin yang muncul saat diskusi mengenai REDD+ yang digelar Pogram MM-Sustainability Universitas Trisakti pada 16 Mei 2013.

Diskusi yang berlangsung di Kampus MM-Sustainability Menara Batavia, Jakarta, ini menghadirkan Chandra Kirana, Ketua Kelompok Kerja Komunikasi dan Pelibatan Para Pihak Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+. Tak kurang dari 30-an peserta hadir dalam diskusi ini.

Persoalan utama penerapan REDD+ saat ini adalah tumpang tindihnya kebijakan berkaitan dengan pemanfaatan lahan di Indonesia. Saat ini terlalu banyak lembaga yang mengeluarkan ijin pada lahan yang sama sehingga peruntukannya menjadi tidak jelas dan menimbulkan konflik berkepanjangan. “Karena itu sekarang pemerintah sedang menyusun satu peta yang akan menjadi rujukan semua pihak,” papar Chandra.

Menurut Chandra, tugas Satuan Tugas REDD+ akan berakhir pada bulan Juli 2013 ini. Sebagai tindak lanjut dari satuan tugas ini maka nantinya akan dibentuk lembaga REDD definitif dengan fungsi dan tugas yang lebih jelas. Hingga saat ini kementerian yang akan mengoordinasikan tugas lembaga baru tersebut b